1. Organisasi perlindungan masyarakat adalah :
A.LINMAS
B.PMI
C.Puskesmas
D.Karang Taruna
2. Contoh tindakan upaya
yang dilakukan oleh TNI dalam membela negara,kecuali :
A.menghadapi separatis APRA
B.Melarang Demonstrasi
C.Menumpas G 30 S PKI
D.Menumpas gerakan Papua Merdeka
3. Pulau yang sekarang
lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah :
A.Sumbawa dan Timor
B.Sipadan dan ligitan
C.Sipadan dan Irian
D.Roti dan ligi
4. Pertahanan negara
berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan wilayah NKRI.Pernyataan ini
termaktub dalan :
A.UU RI No 3 tahun 2002
B.Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
C.Pasal 30 UUD 1945
D.Pasal 1 UUD 1945
5. Kewenangan untuk
mengatur kepentingan daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan disebut :
A.Desentralisasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
6. Kesatuan masyarakat
hukum dengan wilayah tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri dalam ikatan NKRI
disebut :
A.Desentraliasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
7. Desentralisasi dibagi
menjadi empat type :
A.Politik,Administrasi
B.Politik,Fiskal
C.Politik,ekonomi Fiskal,ekonomi Sosial,budaya
D.Ekonomi,Fiskal EkonomiSosial Sosial,Budaya
8. Dasar hukum
desentralisasi adalah :
A.UU No 32 th.2004
B.UU No 22 th 2004
C.UU No 23 th.2004
D.UU No 30 th 2004
9. Visi Otonomi Daerah
dirumuskan dalam ruang lingkup utama yaitu
A.Politik
B.Ekonomi
C.Sosial Budaya
D.Jawaban A,B,C Benar
10. Di bawah ini merupakan
Pimpinan MPR RI sekarang :
A.M.Taufik Kiemas,Marzuki Ali
B.M.Tuufik Kiemas,Hajriyanto Tohari
C.Marzuki Ali,Hajriyanto Tohari
D.Marzuki Ali,Pramono Anung
11. Bupati Musi Rawas
periode 2010 – 2015 adalah :
A.Drs.H.Ridwan Mukti
B.H.Nang Ali Sholihin ,SH
C.H.Rajab Semendawai,SH
D.Drs.HM.Syueb Tamat
12. Tujuan Otonomi Daerah :
A.Agar Tugas Pemerintah Pusat menjadi ringan.
B.Untuk mengurangi kekuasaan Presiden
C.Efisiensi APBN
D.Pengembangan kehidupan Demokrasi
13. Pemerintahan Daerah
terdiri dari :
A.Bupati dan Para Kepala Dinas
B.Bupati dan DPRD
C.Bupati dan Para Ketua Partai
D.Bupati dan Para Camat
14. Aturan tentang
Pemerintah Daerah termaktub dalam :
A.Pasal 16 UUD 1945
B.Pasal 18 UUD 1945
C.Pasal 17 UUD 1945
D.Pasal 19 UUD 1945
15. Penyerahan wewenang oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem
NKRI disebut :
A.Tugas Perbantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
16. Penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu diosebut :
A.Tugas Pembantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
17. Antar susunan
pemerintahan memiliki hubungan :
A.Koordinatif
B.Hierarkhis
C.Instruktif
D.Jawaban A,B,C benar
18. Antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah memiliki hubungan
:
A.Keuangan
C.Pelayanan umum
B.Pemanfaatan Sumber daya
D.Jawaban A,B,C Benar
19. UU RI No 33 Tahun
2004 berisi :
A.Otonomi Daerah
B.Pemerintah Daerah
C.Perimbangan keuangan,Pusat,
dan Daerah
D.DPR dan DPRD
20. Kewenangan Propinsi
diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.
B.Pasal 13 UU No.32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No.32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No.32 Th.2004
21. Kewenangan Kabupaten dan
kota diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.2004
B.Pasal 13 UU No 32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No 32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No 32 Th.2004
22. DPRD memiliki fungsi :
A.Legislasi,anggaran dan pengawasan
B.Anggaran dan Pengawasan
C..Legislasi dan pengawasan
D.Legislasi dan Anggaran
23. Penyelenggara Pemilihan
Bupati adalah :
A.KPUD
B.Gubernur
C.DPRD
D.Mendagri
24. Di bawah ini merupakan
hak-hak anggota DPR,kecuali
A.Angket
B.Interpelasi
C.Mendapatkan kekayaan
D.Menyatakan pendapat
25. PBD harus mendapatkan
persetujuan dari :
A.Gubernur
B.Sekda
C.Mendagri
D.DPRD
26. P A D singkatan
dari :
A.Penerimaan Asli Daerah
C.Pendapatan Asli Daerah
B.Pinjaman Asli Daerah
D.Program Anggaran Daerah
27. Kebijakan publik adalah
apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan .
Pernyataan di atas disampaikan oleh :
A.Edwar III
B.Dye
C.Kartasasmita
D.Anderson
28. Agar sesuatu yang
digariskan tidak bersifat abstrak dan dapat terealisasikan.
Kalimat di atas merupakan tujuan dari :
A.Kebijakan Pemerintah
B.Kebijakan Publik
C.Kebijakan Pimpinan
D.Kebijakan Negara
29. Adanya keterbukaan dari
lembaga eksekutif dan legislatif akan menimbulkan:
A.Motivasi membangun
B.Kurangnya kreatifitas
C.Kemunduran
D.Jawaban A,B,C benar
30. Berikut ini merupakan
langkah – langkah kegiatan praktek belajar kewarganegaraan
A. Rumusan Masalah
B. Menentukan sumber informasi
C. Pelaksanaan Show Case
D. Jawaban A,B,C benar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar